Keluhan soal banjir di Bekasi sama tuanya dengan keluhan seorang utusan pejabat Batavia yang sejak hari pertama dinas ke wilayah ini mendapati genangan-genangan air rawa dan sarang nyamuk. Meski kini sering diolok-olok sebagai ‘planet lain’, tapi Ommelanden, pemukiman luar benteng Batavia yang kini bernama Bekasi telah bertabur pusat-pusat perbelanjaan, apartemen, serta perumahannya makin splendid. Dan kabupatennya, kini menjadi kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara.
Sekilas di mata orang luar Bekasi, kemajuan infrastruktur sana-sini menandakan kondisi ekonomi dan pendidikan warga Bekasi yang tidak kalah splendid-nya. Bila masih ingat konsep pembangunan modern lepas landas ala Rostow yang sempat difavoritkan Orde Baru, maka Bekasi adalah model paripurna.
Rumusnya: bangun industri yang besar, kasih pendidikan sekadarnya (yang penting bisa nganterin masuk pabrik/perusahaan), ubah sawah jadi perumahan, jangan lupa mall untuk tiap radius tertentu, pastikan semua kebutuhan serba uang, jangan kasih ruang untuk mereka yang masih subsisten, perbesar jalan-jalan, dan taburkan kafe-kafe atau titik estetik di tiap sudut.
Para perantau yang bekerja di Jakarta tertarik bermukim di sini. Di mana ada perumahan baru, di situlah terpasang spanduk promosi hunian hijau bebas banjir, yang kadang tepat berdiri di samping comberan hitam mampet dengan ceceran kresek dan styrofoam. Bagaimanapun mencoloknya spanduk dan lingkungan di sekitarnya, tiap unit tetap laris.
Akan tetapi, di sinilah masalahnya. Tanah rawa dengan gelombang elevasi yang tidak begitu kentara, kini tertutup beton yang dibawa pembangunan. Sejak penduduk Bekasi mayoritas perantau dengan rutinitas pekerjaan modern, tak ada cukup waktu untuk memperhatikan kontur tanah dan watak air di hunian mereka.
Buku pelajaran sekolah versi Orde Baru mengajarkan, selama tidak membuang sampah sembarangan, tak akan banjir. Kenyataannya, doktrin itu tidak ada artinya di depan cara berpikir antroposentris dan individualis yang pembangunan modern diam-diam kehendaki. Prinsipnya, kenyamanan hidup adalah tanggung jawab developer atau pengelola, bukan tanggung jawab kolektif.
Ketika privatisasi hunian menjadi kenormalan di Bekasi, masalah di suatu komplek belum tentu terbayang oleh komplek di sebelahnya. Dengan kata lain, tiap unit komplek bertanggung jawab atas kompleknya sendiri. Demografi penduduk yang sejak awal sudah tercerabut dari lingkungannya kini makin tercerabut akibat politik ruang yang privatisasi hunian bawa. Dampaknya, muncul kegagalan proses bernalar dalam pengambilan keputusan menangani banjir.
Ada sebuah perumahan seluas kira-kira 30 hektar yang telah berdiri sejak 1990-an di Bekasi dan di tengahnya dilewati kali yang bersumber dari embung serapan. Perumahan ini langganan banjir dan airnya naik tiap tahun. Entah bagaimana proses keputusannya, jalan yang mulanya aspal, ditinggikan dengan beton tak berpori. Banjir masih tak berubah signifikan.
Sebagian warga meninggikan rumahnya, sebagian lain membuat penghalang air di rumah. Tapi air masuk dari bawah lantai, lubang kamar mandi, dan saluran lain. Banyak yang menduga airnya berasal dari kali. Perlahan, tanggul kali mulai dibangun secara berkala sampai semua sisi kali tertutup. Plang pembangunan menyebut, tanggul ini menelan biaya lebih dari 1 milyar. Harapannya, biarlah air tetap di dalam kali dan jangan meluap ke rumah. Namun ketika hujan turun, tinggi air di dalam kali dan tinggi air di jalan, tetap sama sejajar.
Cerita lain datang dari sebuah klaster berisi 20 unit rumah. Pada 2009, sepetak wilayah ini mulanya dikenal bebas banjir, alasan pokok kenapa orang-orang membeli rumah di sini. Hampir setiap penghuni baru langsung memoles halaman tanah mereka dengan cor semen yang cukup untuk parkir mobil tambahan.
Gerbang depan klaster langsung terhubung ke jalan kampung yang sisi sebelahnya comberan. Musim hujan 2012 mulai membuat warga heran, “kenapa genangan air di halaman kami terus meninggi dari yang tidak tergenang sama sekali, menjadi 5 senti, lalu 10 sentimenter? Dan kenapa durasi air surut makin mulur?”
Hasil pertemuan warga di akhir musim kemarau menyepakati, rel gerbang depan akan ditinggikan supaya air dari jalan kampung tak masuk ke klaster. Setelah musim penghujan tiba, warga semakin bingung, “kenapa air yang awalnya surut dalam 30 menit, kini tak kunjung surut, sedangkan air di jalan kampung sudah surut?” Rapat warga berikutnya menyepakati iuran 300 ribu untuk membersihkan saluran air internal komplek. Hujan turun lagi, air tetap menggenang.
Individualisme dan kemakmuran ekonomi di Bekasi telah membentuk cara pandang bahwa banjir bisa diselesaikan lewat infrastruktur, padahal infrastruktur dan desain infrastruktur yang kelirulah penyebab banjir. Tanggul rel pagar mungkin efektif mencegah air masuk ke komplek, tapi ini melupakan hukum fisika bahwa air mengalir dan surut mengikuti arah tanah yang lebih landai, selokan.
Sebagai sebuah unit sosial terkecil, rumah tangga melihat banjir sama seperti mereka melihat tanggung jawab terhadap halaman rumah sendiri. Dengan kata lain, banjir bukan masalah struktural dan natural yang pokok persoalannya sangat luas dan saling terhubung antar satu wilayah dan wilayah lain.
Akibatnya, paradoks penyebab banjir tidak terdeteksi dan seolah bukan bagian dari masalah keseharian warga. Air bergerak menurut hukum fisika: mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, dan menyerap ke tempat berpori. Bagaimanapun juga, warga perumahan merawat harapan bebas banjir sama seperti mereka merawat halaman rumah dan jalan komplek dengan cor semen. “Jika tidak ingin kena banjir, tinggikan saja jalannya!” kira-kira begitu.
Archimedes mungkin akan suka ide tersebut kalau warga penasaran berapa volume semen yang telah tumpah di jalanan di Bekasi. Tapi Bekasi bukan kawasan Melayu pesisir yang warganya tinggal di rumah panggung bercagak kayu dan bertanah gambut. Ini kota metropolis dengan industri megah, ekonomi gesit, bangunan modern, yang setiap musim hujan berharap sampah rumah tangga dan adiksi semen tak mempengaruhi kebiasaan air. Ajaib.
